BeritaDelapan.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pesawaran memeriksa dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1, M Nasir-Naldi.
Paslon tersebut sebelumnya membawa ratusan ibu-ibu untuk berwisata ke salah satu tempat wisata pantai yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.
Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran Ryan Arnando mengatakan, pihaknya telah memanggil empat orang tim kampanye dari Paslon nomor urut 1 untuk memberikan keterangan.
"Iya laporan bisa dari media ataupun pengawasan internal Bawaslu. Pada tanggal 28 kemarin kita sudah mengundang tim kampanye, dan empat orang sudah datang pada tanggal 30. Kemudian karena adanya gambar yang memperlihatkan calon wakil bupati paslon nomor urut 1 datang pada kegiatan tersebut, jadi kita undang juga untuk dimintai keterangan yang dijadwalkan hari ini, tapi mereka minta ditunda," jelasnya, Jumat, 2 Oktober 2020
Ia menambahkan, sampai sejauh ini pihaknya belum bisa menentukan sanksi apa yang akan dijatuhkan, mengingat sampai saat ini permasalahan masih dalam tahap pengumpulan keterangan.
"Kalau untuk sanksi, ada sanksi administrasi dan ada juga sanksi pidana. Jadi nanti kami akan mengkaji lagi setelah keterangan yang kita peroleh kemudian diplenokan oleh Bawaslu Pesawaran. Apa hasilnya nanti kami akan umumkan,"ungkapnya.
Menurutnya, kalaupun sanksi pidana yang dijatuhkan, secara mekanisme permasalahan ini akan ditangani kepada sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu), terkait dalam melakukan penindakan pelaku pidana pemilu.
"Kalau mekanisme penanganan masalah, itu 7 hari sejak diketahui, proses untuk menguatkan dugaan, ketika dugaan sudah kuat itu bisa diregistrasikan 3+2 hari untuk melakukan penanggulangan," paparnya.
Ia juga menghimbau kepada seluruh paslon maupun tim pendukung agar dapat menerapkan protokol kesehatan, mengingat pelaksanaan Pilkada pada tahun ini dilangsungkan di tengah pandemi covid-19.
"Sebelumnya kan kita telah melakukan deklarasi, salah satunya deklarasi penerapan protokol kesehatan, itu sudah menjadi komitmen kita bersama, agar tidak adanya klaster baru dari Pilkada," pungkasnya
Posting Komentar