JAKARTA, Beritadelapan.id – Sejarah Orde Baru tidak hanya ditulis lewat narasi pembangunan, tetapi juga riak ketegangan di balik dinding-dinding kekuasaan. Salah satu rivalitas paling legendaris yang pernah mengguncang Istana adalah "perang dingin" antara dua orang kuat kepercayaan Presiden Soeharto: Letnan Jenderal Ali Moertopo dan Jenderal Soemitro.
Hubungan dilematis dua jenderal ini bak api dalam sekam, yang puncaknya meletus dalam peristiwa kelam Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) 1974.
Dua Sisi Mata Uang Orde Baru
Di awal dekade 1970-an, posisi Soeharto begitu kokoh, sebagian besar berkat peran dua orang ini. Namun, mereka berdiri di kutub yang berbeda dalam menerjemahkan arah negara.
Ali Moertopo (Sang Arsitek Politik): Menjabat sebagai Deputi III Opsus (Operasi Khusus) dan Wakil Kepala BAKIN. Ali adalah pemikir strategis, "operator" politik jenius, dan perancang mesin politik Golkar. Ia percaya bahwa stabilitas politik harus dijaga dengan kontrol ketat demi kelancaran pembangunan ekonomi.
Jenderal Soemitro (Sang Panglima Tertib): Menjabat sebagai Pangkopkamtib (Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban). Soemitro adalah tentara profesional yang memegang kendali keamanan fisik negara. Di sisi lain, ia mulai merasa bahwa pendekatan intelijen Opsus yang terlampau dominan justru bisa menjadi blunder bagi citra ABRI.
Benturan Strategi dan Pengaruh
Memasuki tahun 1973, tensi politik di kalangan mahasiswa dan intelektual mulai menghangat. Mereka mengkritik masuknya modal asing (terutama Jepang) dan gaya hidup mewah para pejabat.
Di sinilah benang merah perseteruan Ali Moertopo dan Soemitro semakin tegang.
Soemitro memilih pendekatan yang lebih lunak (soft approach). Ia mendatangi kampus-kampus, berdialog dengan mahasiswa, dan menyerukan perlunya "Kepemimpinan Nasional yang Baru"—sebuah frasa yang kemudian ditafsirkan banyak pihak sebagai sinyal bahwa Soemitro siap menggantikan atau menyaring kekuasaan Soeharto. Langkah Soemitro ini disebut-sebut sengaja memberi angin segar bagi gerakan mahasiswa untuk menekan dominasi kelompok Ali Moertopo.
Sebaliknya, Ali Moertopo melihat gerakan mahasiswa dan kelonggaran yang diberikan Soemitro sebagai ancaman nyata terhadap stabilitas. Melalui jaringan Opsus, Ali mencium adanya desain politik yang lebih besar.
Analisis Sejarah: Beberapa sejarawan menyebut periode ini sebagai era Duumvirat, di mana Ali Moertopo dan Soemitro sama-sama memperebutkan posisi sebagai "orang nomor dua" paling berpengaruh di samping Pak Harto.
Titik Didih: Meletusnya Peristiwa Malari
Januari 1974, Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka berkunjung ke Jakarta. Kedatangannya disambut demonstrasi besar-besaran yang berakhir dengan kerusuhan massal, pembakaran tangki-tangki bensin, dan penjarahan toko-toko produk Jepang. Jakarta membara.
Peristiwa yang dikenal sebagai Malari 1974 ini menjadi titik balik bagi kedua jenderal:
Jenderal Soemitro Dianggap gagal menjaga ketertiban sebagai Pangkopkamtib. Tuduhan "pembiaran" demonstrasi membuat posisinya terpojok. Tak lama setelah itu, ia memilih mengundurkan diri dari militer.
Ali Moertopo Meskipun lembaga Opsus miliknya kemudian dibubarkan karena tensi politik yang memanas, Ali berhasil mempertahankan kepercayaan Soeharto dan tetap menjadi arsitek politik Orde Baru di tahun-tahun berikutnya.
Akhir dari Sebuah Rivalitas
Rivalitas Ali Moertopo dan Soemitro bukan sekadar perselisihan pribadi, melainkan potret bagaimana Orde Baru mengelola konflik internal di dalam lingkar kekuasaan. Soeharto, dengan keahlian politiknya yang pragmatis, berhasil menggunakan momentum Malari untuk menetralisir kedua faksi yang terlalu kuat agar tidak ada matahari kembar di Indonesia.
Kini, puluhan tahun berlalu, kisah Ali Moertopo dan Jenderal Soemitro tetap menjadi salah satu bab paling menarik dalam sejarah politik Indonesia—sebuah pengingat bahwa di puncak kekuasaan, kawan dan lawan seringkali hanya dipisahkan oleh selembar kertas strategi. (BD/Red)
Posting Komentar